Menu Close

 

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 tahun 2011 tentang 

“PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN”

yang secara resmi ditandatangani pada tanggal “November 2013”

Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah atau disingkat BPKAD, terdiri dari sekretariat dan empat bidang yaitu:

Sekretariat, membawahi :

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bidang Anggaran, membawahi :

  1. Subbidang Perencanaan Anggaran;
  2. Subbidang Pengendalian Anggaran.

Bidang Perbendaharaan, membawahi :

  1. Subbidang Belanja Langsung;
  2. Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

Bidang Aset, membawahi :

  1. Subbidang Penatausahaan;
  2. Subbidang Pemanfaatan;
  3. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan.

Bidang Akuntansi, membawahi :

  1. Subbidang Verifikasi  dan Pembukuan;
  2. Subbidang Pelaporan.

 

Adaput Pejabat Pertama BPKAD…..

Memiliki 4 (empat) tugas penting yang bersifat integral didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu : Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara struktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPKAD mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan