Menu Close

1. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
  • Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
    Selengkapnya dapat dilihat  disini

2. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2019/NO.42, TLN NO.6322, LL Setkab : 144 Hlm. peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

  • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.
  • Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Selain itu, dalam PP ini mengatur mengenai pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan Rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Selengkapnya dapat dilihat  disini

 

3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) NO. 70, BN. 2019/ NO. 1114, Peraturan.go.id : 16 HLM
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Selengkapnya dapat dilihat  disini

 

4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) NO. 90, BN 2019/ NO 1447; peraturan.go.id : 7 HLM
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Selengkapnya dapat dilihat  disini

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Selengkapnya dapat dilihat  disini

 

6. Undang-Undang (UU) NO. 37, LN. 2003/ NO. 152, TLN NO. 4347, LL SETNEG : 16 HLM
Undang-Undang (Uu) Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan

Selengkapnya dapat dilihat  disini

 

7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 77 Tahun 2020Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Selengkapnya dapat dilihat  disini