Menu Close

Sosialisasi Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021

Posted in Berita Lainnya

Jakarta, 15 Januari 2021

Kemenkeu – Presiden Joko Widodo telah mengambil kebijakan vaksin COVID-19 gratis untuk masyarakat. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran 2021. Menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

Guna memberikan bekal pemahaman dan semangat yang sama kepada Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan pesan dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mengadakan Sosialisasi Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 pada Kamis, 14 November 2021. Dalam sosialisasi yang dilakukan secara daring ini, Askolani, Direktur Jenderal Anggaran membuka sosialisasi dengan menyampaikan pentingnya peran seluruh elemen Pemerintahan dalam mengatasi dampak Pandemi COVID-19. Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga perlu dilakukan bukan hanya untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi secara nasional, tetapi juga untuk penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Peraih gelar Master of Arts Economics and Banking dari Universitas Colorado ini juga menyampaikan aspirasinya agar proses refocusing dan realokasi belanja dapat diselesaikan sesuai kerangka waktu yang telah ditetapkan agar kemudian Kementerian/Lembaga dapat segera kembali fokus melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Made Arya Wijaya, melanjutkan sosialisasi dengan mengelaborasi latar belakang dan dasar pertimbangan dilakukannya Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021. Kinerja perekonomian di tahun 2021 masih diliputi ketidakpastian sehingga peran konsumsi pemerintah masih diperlukan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran dalam bentuk buffer dan automatic stabilizer dalam jumlah yang cukup. DPR RI mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dapat melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan prioritas pembangunan tahun 2021 dengan optimal sepanjang tidak menambah utang. Refocusing dan realokasi belanja dapat dilakukan lebih tajam mengingat upaya efisiensi kebutuhan dasar terus dilakukan sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru, perubahan proses bisnis, dan pola kerja birokrasi yang semakin efisien dengan dukungan teknologi informasi.

Penghematan belanja dalam Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja yang bersumber dari Rupiah Murni yang meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk monev onsite dan kegiatan promosi, pameran, dan roadshow ke luar negeri), paket meeting (FGD, raker, workshop, seminar, konsinyering, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa konsultan), bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan. Sementara itu, belanja yang bersumber dari selain Rupiah Murni (PHLN, PHDN, PNBP, BLU, dan SBSN), alokasi anggaran untuk Layanan Perkantoran, anggaran keberlanjutan Program PEN, anggaran untuk penyelesaian proyek/kegiatan dengan skema Kontrak Tahun jamak, serta alokasi anggaran untuk tujuh bidang Prioritas Pembangunan Nasional merupakan belanja yang dikecualikan dari refocusing dan realokasi belanja.

Pada sesi tanya jawab, para peserta dari Biro Perencanaan K/L menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan refocusing dan realokasi belanja. Untuk mencapai target penyampaian rekapitulasi penghematan belanja dan usul revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja secara tepat waktu, peserta sosialisasi juga menyampaikan pertanyaan terkait teknis pelaksanaan realokasi belanja beserta pengajuan revisi DIPA-nya ke Direktorat Jenderal Anggaran. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Purwanto, dan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani turut menjawab pertanyaan dari peserta sosialisasi.

Related Posts