Menu Close

REKONSILIASI PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH, BANSOS, PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Posted in Berita

Muaradua (12/27) di gedung aula  BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, PPKD melaksanakan rekonsiliasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah, bansos, partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Belanja tak terduga Tahun Anggaran 2020.

Dalam acara ini disampaikan bahwa penerima hibah atau bantuan sosial, bantuan keuangan dan lainnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah atau bantuan sosial yang diterimanya. Adapun bentuk pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosial adalah sebagai berikut:

  • Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;
  • Surat pernyataan pertanggungjawaban bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau surat pernyataan tanggung jawab bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai usulan;
  • Bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang/jasa yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang/barang, penerima hibah berupa barang/jasa dan penerima bantuan sosial berupa uang.

Terkait pengelolaan hibah, bansos dan bantuan keuangan, PPKD selaku pengelola melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang kemudian menyampaikan hasil monev tersebut kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Related Posts